Isu Penyadapan : Kerjaan Juru Fitnah dan Penyebar Hoax-kah?

Recomended


Ya, ini bermula dari persidangan ke-8 kasus dugaan penistaan agama yang ditimpakan kepada Ahok. Ahok dan pengacaranya mengklarifikasi adanya komunikasi antara SBY dan K.H. Ma’ruf Amin, yang saat itu menjadi saksi ahli yang dihadirkan JPU. Tim Kuasa Hukum Ahok menyatakan memiliki bukti adanya komunikasi antara SBY dan K.H. Ma’ruf Amin, yang substansinya mengenai dua permintaan SBY terhadap Rois Aam NU yang juga Ketua MUI ini : menerima Agus di kantor NU, dan membuatkan fatwa untuk kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Bak ikan kelaparan, SBY langsung menyambar umpan yang sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai umpan ini, dengan menggelar konferensi pers di Wisma Proklamasi. Transkrip rekaman konferensi pers SBY bisa dilihat di link ini. Konferensi pers ini terdiri dari dua bagian yang sama-sama panjang, yaitu pengantar dan intinya.
Pada bagian pengantar, SBY mencurahkan isi hatinya tentang kerinduannya untuk bisa bertemu dengan Jokowi, tentunya untuk mencurahkan isi hati juga. Curahan isi hatinya rencananya mengenai dirinya dan Partai Demokrat yang merasa dituduh menggerakkan, mendanai dan menunggangi Aksi 411. Tak lupa SBY menebar isu bahwa ada 2-3 orang di lingkungan istana yang melarang Jokowi bertemu dirinya. Isu ini telah dibantah oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan. Jadi, SBY punya kewajiban moral untuk membuktikan isu yang dilontarkannya. Kalau dia tidak bisa membuktikan, tidak salah dong kalau orang menyebutnya juru fitnah dan penyebar hoax.

Tentang keinginan SBY bertemu Presiden Jokowi, pihak istana memberi sinyal bahwa keinginan itu mungkin bisa dikabulkan setelah tanggal 15 Februari, alias seusai Pilkada. Kalau menurut saya sebagai rakyat sih, sebaiknya tidak usah saja. Lebih baik Jokowi fokus pada pekerjaannya sebagai presiden yang adalah pelayan rakyat. Jadi, saya sebagai salah seorang bos Presiden Jokowi keberatan kalau beliau menggunakan waktu kerjanya untuk melakukan hal-hal yang tidak ada urgensinya seperti itu.

Sekarang intinya. Pada prinsipnya SBY merasa bahwa telah terjadi penyadapan telepon terhadap dirinya, sehingga ia merasa dizalimi dan keberatan dengan hal itu. Jadi, karena mendengar atau membaca percakapan di persidangan, tentang Ahok dan tim kuasa hukumnya yang mempertanyakan adanya komunikasi antara SBY dan saksi ahli, mantan presiden ini langsung menyimpulkan bahwa teleponnya disadap. Sungguh suatu lompatan logika yang kebablasan dan menghasilkan kesimpulan yang tergesa-gesa dan bisa jadi menyesatkan.

Ini adalah isu kedua yang dilontarkan SBY dalam konferensi pers itu. Lagi, kalau beliau tidak bisa membuktikan kebenaran isu ini, tidak salah jika orang menyebutnya juru fitnah dan penyebar hoax.

Isu penyadapan ini juga telah dibantah oleh Pramono Anung, yang mengatakan bahwa tidak ada penyadapan terhadap SBY. Dan tiadanya penyadapan itu sebagai cara penghormatan negara terhadap mantan presiden. Jadi, Pak Mantan, negara menghormati Anda sebagai mantan presiden. Tolong bantu negara dan rakyat untuk tetap menghormati Anda. Beri kami alasan untuk mempertahankan rasa hormat itu, dengan tidak melakukan hal-hal yang mencerminkan sikap tidak hormat terhadap diri-sendiri.

Yang lebih aneh lagi, SBY menganalogikan isu penyadapan yang belum pasti kebenarannya ini dengan Skandal Watergate. Ini kutipannya,

Saya kira, teman-teman masih ingat Skandal Watergate. Dulu, kubu Presiden Nixon (Richard Nixon) menyadap kubu lawan politik yang sedang dalam kampanye pemilihan presiden. Memang, Presiden Nixon terpilih menjadi presiden tetapi skandal itu terbongkar. Ada penyadapan; ada tapping; ada spying. Itulah yang menyebabkan, akhirnya, Presiden Nixon harus mundur; resign. Karena, kalau tidak, beliau akan di-impeach.

Dengan melontarkan sejarah ini, SBY nampaknya ingin mengatakan bahwa kalau pihak Jokowi melakukan penyadapan terhadap dirinya, ia bisa terancam impeachment atau pemakzulan. Analogi ini sama sekali tidak sesuai prinsip “apple to apple”. Richard Nixon pada waktu peristiwa itu terjadi adalah seorang calon presiden, yang melakukan penyadapan terhadap pesaingnya. Sedangkan Jokowi sekarang kan sudah jadi presiden, dan apa urusannya menyadap SBY yang Ketua Umum Partai Demokrat, dan saat ini tidak mempunyai jabatan atau wewenang apa pun di pemerintahan. Buat apa coba?

Entah bagaimana, Partai Demokrat memang rajin ngomong impeachment terhadap Jokowi. Dulu, setelah demo 411 yang berakhir ricuh, Jokowi mengungkapkan adanya aktor politik yang menunggangi aksi itu. Hanya itu. Jokowi sama sekali tidak menyebut nama orang, nama partai, atau petunjuk apa pun yang mengarah pada siapa pun. Dan entah kenapa Partai Demokrat yang bereaksi. Syarif Hasan, Waketum Partai Demokrat menuntut Jokowi membuktikan pernyataannya.

“Kalau tokoh yang dimaksud tidak terbukti di pengadilan, itu bisa berarti Pak Jokowi bisa dikatakan mencemarkan nama baik. Kalau itu terjadi, bisa masuk di pasal impeachment,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, (7/11), seperti dikutip beritasatu.com.

Sebelumnya, Syarif Hasan juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi bisa di-impeach jika mengangkat kembali Arcandra Tahar sebagai menteri.

Aneh memang. Kenapa sedikit-sedikit impeachment, sedikit-sedikit pemakzulan? Apakah ide impeachment terhadap presiden yang sah saat ini memang sudah mengakar di alam bawah sadar partai berlambang mercy ini, dan menjadi spirit kolektif mereka? Hanya Tuhan yang tahu.

Hoax berikutnya,

Dan melalui mimbar ini saya juga mohon agar transkrip pembicaran saya yang sekarang, katanya, dimiliki pihak Pak Ahok sendiri atau tim pengacaranya, saya juga bisa mendapatkan. …. Saya sungguh ingin mendapatkan transkrip itu karena dikatakan “kami punya buktinya; kami punya rekamannya, dan kami punya transkripnya”. Kurang lebih seperti itu.

Faktanya, baik di dalam maupun di luar persidangan, Ahok maupun tim kuasa hukumnya tidak pernah menyebut-nyebut mengenai rekaman maupun transkripnya. Mereka hanya mengatakan memiliki bukti mengenai komunikasi antara SBY dan K.H. Ma’ruf Amin. Tentu saja bukti itu bisa macam-macam. Mungkin berita di media cetak atau elektronik, atau kesaksian orang yang mendengar pembicaraan telepon itu.

Tidak merasa bahwa hal-hal di atas sudah menggelikan, SBY menambahkan kelucuan dengan menuntut Presiden Jokowi menjelaskan mengenai penyadapan yang hanya ada dalam imajinasinya itu,

Saya juga memohon Pak Jokowi, presiden kita, untuk memberikan penjelasan, dari mana transkrip atau penyadapan itu? Siapa yang menyadap? Supaya jelas jelas, yang kita cari kebenaran. Ini negara, negara kita sendiri, bukan negara orang lain. Bagus kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik;adil dan bertanggungjawab.

Lucu kan? Presiden Jokowi yang pekerjaannya bertubi-tubi itu masih dituntut untuk mengurai imajinasi Pak Mantan yang liar demi meredakan galau hatinya. Ingat, Jokowi itu lulusan Fakultas Kehutanan, bukan Fakultas Psikologi.

Berbagai hoax yang ditebarkan dalam konferensi pers itu mengingatkan saya pada cuitan Pak Mantan,

“Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? *SBY*”

Saya kok curiga, jangan-jangan cuitan itu merupakan pengakuan dosa, penyesalan dan rasa ketidakberdayaan Pak Mantan untuk mengendalikan kebiasaannya dan kebiasaan orang-orangnya menebar fitnah dan hoax. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu.

Punch-line (pinjam istilah komika) Pak Mantan dalam konferensi pers itu adalah ini,

Bola sekarang, bukan pada saya; bukan di Pak Ma’ruf Amin; bukan di Pak Ahok dan tim pengacaranya, tapi pada Polri dan penegak hukum yang lain. Bola di tangan mereka. Kalau ternyata yang menyadap institusi negara, bola di tangan Presiden Jokowi.

Enak saja! Dia yang menebarkan hoax, pihak lain yang disuruh membuktikan kebenarannya. Dan tidak tanggung-tanggung, pihak lain yang disuruh meladeni permainannya itu Polri, penegak hukum yang lain, bahkan Presiden Jokowi.

Di mana-mana, si pendakwalah yang harus membuktikan dakwaannya, bukan si terdakwa. Bahkan di sidang pengadilan resmi, Jaksa Penuntut Umum sebagai pendakwa-lah yang dituntut untuk membuktikan dakwaannya. Tugas terdakwa dan tim kuasa hukumnya sekedar mencari celah agar sebagian atau seluruh dakwaan JPU tidak terbukti. Tetapi, tugas pembuktian tetap pada si pendakwa. Jadi Pak Mantanlah yang wajib membuktikan tuduhannya. Kalau tidak, saya khawatir dia malah bisa dituntut balik oleh negara atau siapa pun yang dituduhnya menyadap teleponnya.

Jadi, kalau Pak Mantan ingin main bola, ya main bola sendiri saja. Polri, penegak hukum lain, apalagi Presiden Jokowi sedang sibuk dengan pekerjaannya, dan tidak punya waktu untuk menemani Anda main bola.

Kalau mau, bisa main bola sama kura-kura di sini.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Isu Penyadapan : Kerjaan Juru Fitnah dan Penyebar Hoax-kah?"

Posting Komentar

Apa Komentar Anda?