Isu Penyadapan, Kian Kuat Dugaan Bahwa Kasus Ahok Bermuatan Politik

Recomended


Isu penyadapan mencul sebagai reaksi atas tanya jawab kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat, dengan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum saat itu, KH. Ma’ruf Amin. Saksi ahli yang dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengetahui transkrip tanya jawab itu adalah penting agar publik mengetahui dari mana asal-usul datangnya istilah “penyadapan”. Berikut ini cuplikan percakapan tanya-jawab antara pengacara Ahok dengan KH. Ma’ruf Amin sebagai saksi dari MUI, dalam persidangan yang berlasung pada Selasa (31/1) seperti diberitakan oleh detik.com.

“………….

Humphrey: Saya ingin menanyakan kembali bapak menerima pasangan calon nomor urut satu di kantor PBNU, betul?
Ma’ruf: Saya berada di lantai empat.
Humphrey: Iya berada di lantai empat, saya ingin menanya apakah ada pada hari Kamis sehari sebelum anda bertemu paslon AHY dan Sylvi, anda menerima telpon dari pak SBY pukul 10.16 (WIB) yang menyatakan adalah untuk mengatur agar pak Agus dan Sylvi diterima di kantor PBNU dan kedua untuk segera mengeluarkan fatwa terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pak BTP, ada atau tidak?

Ma’ruf: Tidak.

Humphrey: Sekali lagi ada atau tidak?

Ma’ruf: Tidak.

Humphrey: Hakim, sudah ditanyakan berulang kali jawabannya sama, untuk itu kami akan berikan bukti.

Humphrey: Ya majelis hakim, andai kata kami telah memberikan buktinya dan ternyata keterangan tidak sama, kami mau menyatakan bahwa saksi ini memberikan keterangan palsu dan ingin diproses sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim Dwiarso: Silakan diberikan, nanti akan kami pertimbangkan.

Humphrey: Baik, dari kami selesai.”

Menurut Humprey ada bukti kuat terkait bantahan Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin.“Mengenai soal buktinya, nanti kita akan melalui proses hukum di pengadilan ya. Kita ga bisa kemukakan di sini. Kita ga bisa mendahului proses hukum di pengadilan. Kita harus mematuhi proses hukum yang ada di pengadilan,” ujar Humphrey, Selasa (31/1). Barang bukti yang tim penasihat hukum Ahok miliki belum dicantumkan ke pengadilan. Humprey berjanji, setelah persidangan mendapat pengajuan barang bukti atau alat bukti, ia akan memaparkannya secara umum.

Kemudian pada Rabu (1/2) Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan konfrensi pers karena merasa teleponnya disadap setelah namanya disebut-sebut dalam persidangan itu. “Kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma’ruf Amin atau siapapun, dengan siapa disadap, tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal yang dibenarkan dalam undang-undang, namanya itu penyadapan ilegal,” ujar SBY, menyatakan dirinya merasa disadap. Jadi istilah penyadapan merupakan kesimpulan SBY sendiri atas apa yang terjadi di ruang sidang saat itu. Apa makna yang tersirat dengan munculnya istilah “penyadapan” atas kasus di atas, dan kenapa sampai dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi?

Suatu hal yang harus kita cermati bahwa telepon yang dipersoalkan oleh kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat, peristiwanya terjadi pada tanggal 6 Oktober 2016. Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri pada Rabu, 16 November 2016. Apa mungkin Ahok atau kuasa hukumnya yang melakukan penyadapan itu pada Kamis, 6 Oktober 2016? Tidak mungkin kuasa hukum Ahok yang melakukannya karena pada saat itu Ahok belum memiliki kuasa hukum. Apakah Ahok yang melakukannya? Rasanya tidak mungkin. Memangnya siapa Ahok mampu mengarahkan alat sadap ke SBY, seolah-olah dia punya kekuasaan besar dan menaruh perhatian khusus kepada Presiden keenam RI itu?

Dapat dipahami kenapa SBY mengarahkan pernyataannya kepada Presiden Jokowi. Namun muncul pertanyaan, apakah betul SBY disadap? Apakah cukup bukti hanya berlandasakan penafsiran sendiri atas yang terjadi di ruang sidang itu, lalu SBY menyimpulkan bahwa dirinya disadap oleh lembaga intelijen? Inti persoalan dalam hal ini adalah persepsi SBY terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Sedemikian besarkah kecurigaan SBY pada pemerintah sehingga beliau berkesimpulan bahwa gerak-geriknya diawasi oleh negara?

Sungguh miris, mantan kepala negara mencurigai negara yang pernah dipimpinnya telah memata-matai dirinya. Ada apa dengan SBY, apakah ada hal-hal besar yang disembunyikan selama ini sehingga merasa was-was dimata-matai. Kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau tidak ada hal perlu yang disembunyikan, kenapa bisa punya perasaan khawatir dimata-matai?

Kita tepis prasangka buruk bahwa ada sesuatu yang perlu disembunyikan SBY dari pemerintahan Jokowi-JK. Lalu apa maksud SBY melontarkan bola panas “penyadapan” dan juga tudingan ada dua atau tiga orang yang menghalang-halanginya bertemu Presiden Jokowi? Kalau kita pahami bahwa yang apa dibenak SBY saat ini adalah bagaimana cara agar Partai Demokrat bisa bangkit kembali di Pileg 2019 maka harus kita pahami isu penyadapan itu sebagai isu politik dalam rangka mencapai tujuan politik Partai Demokrat. Tujuan jangka pendeknya mungkin bermaksud membuka peluang bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017, dan jangka panjangnya adalah meraih kursi di DPR RI sebanyak mungkin Pileg 2019.

Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok adalah calon petanaha dengan elektabilitas tinggi di awal-awal memasuki persiapan Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam rangka kontestasi politik adalah hal yang normal bila ada upaya saling menjegal guna meraih kemenangan. Namun hal yang patut disayangkan adalah cara-cara memainkan isu SARA dalam mencapai tujuan. Partai manapun pasti menyangkal kalau dikatakan bermain-main dengan isu SARA meski bukti-buktinya sangat terang di mata publik. Politik santun, itu prinsip yang sering didengung-dengungkan oleh SBY sejak dulu. Saya harus menafsirkan politik santun SBY itu sebagai standar ganda, di depan publik berlaku santun namun di luar hal-hal yang diketahui oleh publik SBY sangat pandai bermain kayu.

Suara rakyat adalah suara Tuhan dalam sistem politik demokrasi. Ketika rakyat melihat hal-hal yang janggal, keterlaluan, licik, dan jauh dari sikap kesatria dalam proses politik dalam rangka Pilkada DKI Jakarta 2017 maka rakyat berteriak dan marah. Bagi para pemimpin bangsa Indonesia yang mampu mendengarkannya, masih menyimpan hati nurani di dalam lubuk jiwanya, maka dengarkanlah suara rakyat yang berteriak marah pada mereka yang berlaku licik dan tega membiarkan negara ini berada dalam ancaman perpecahan karena permainan isu SARA. Kita satu nusa, satu bangsa, tetapi tidak satu agama. Kemajemukan Bangsa Indonesia harus tetap kita perjuangkan demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menolak lupa di Pileg 2019.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Isu Penyadapan, Kian Kuat Dugaan Bahwa Kasus Ahok Bermuatan Politik"

Posting Komentar

Apa Komentar Anda?