Untung Ahok Dapat Hakim Ketua Yang Bonek !

Recomended


inspirasisolusi.com - Cape memang kalau kita mengikuti jalannya persidangan Basuki Tjahaja Purnama yang biasa kita panggil Ahok. Dulu saja kita disuguhi telenovela persidangan Jessica, Si Kopi Sianida. Rasanya kita sudah bosan melihat wajah Terdakwa, Pembela, Jaksa dan semua elemen yang ada di dalam ruang persidangan. Seribu satu Saksi Ahli ditampilkan. Padahal akhir cerita sudah bisa kita tebak dan tebakan kita benar, Jessica tetap masuk penjara.

Bedanya, persidangan Jessica diwarnai dengan karnaval Saksi Ahli. Persidangan Ahok diwarnai dengan suara-suara Pemerhati.

Namun satu hal yang harus dicatat bahwa Negara telah menunjuk satu tim hakim yang sangat credible.

H. Dwiarso Budi Santiarto, SH. M.Hum selaku Hakim Ketua adalah seorang yang sangat mumpuni dan dikenal sebagai seorang yang berani dan nekad. Kawan sejawatnya mengenal beliau karena ketajaman mata elangnya. Keberaniannya untuk berbeda dengan alasan hukum yang rasional itulah yang membuat Ketua Mahkamah Agung Marsekal Sarwata sangat membanggakannya dan menempatkan beliau di Kelas 1a khusus.

Kang Asep Iwan Iriawan, seorang Pakar Hukum yang juga mantan Hakim, mengatakan bahwa sebagai Hakim, tekanan massa, pendapat tokoh masyarakat bahkan ancaman pembunuhanpun, tidak ada urusan untuk seorang Hakim. Diantara para Hakim ada istilah, “Jangankan ada tekanan demo, langit runtuhpun, Hakim tidak boleh takut untuk memutuskan satu perkara”. Banyak kasus besar yang sudah ditangani oleh Hakim kita ini. Diantaranya adalah kasus sengketa Gubernur Jateng, Ganjar Pranoto, lawan Pengacara Kondang Yusril Ihza Mahendra dengan keputusan Ganjar dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat Hak Pengolahan Lahan (HPL) di atas lahan tersebut. Dan Dwiarso mengabulkan sebagian gugatan materiil dan immateriil sebesar Rp 1,6 triliun yang dimohonkan PT IPU.

Persidangan ke 8 kasus Penistaan Agama ini mengundang reaksi keras dari PBNU atas sikap Ahok dan Tim Kuasa Hukumnya. Namun dalam suatu persidangan apapun yang terjadi semua atas ijin Majelis Hakim. Hakim berhak untuk menghentikan pertanyaan-pertanyaan dari pihak Pengacara atau Terdakwa yang tidak sejalan dengan dakwaan. Jadi apapun yang terjadi dalam ruang sidang kemaren itu semua atas ijin Hakim. Tuduhan PBNU terhadap Ahok yang menurut mereka tidak etis, menyudutkan, menghina ulama atau apapun istilahnya tidak bisa dikenakan pada Ahok karena semua atas seijin Majelis Hakim. Sekali lagi, Hakim pasti akan menghentikan pertanyaan yang dianggap menyudutkan, menghina ulama dan sikap yang tidak etis tadi. Apalagi Hakim Dwiarso Budi Santiarto adalah seorang Haji dan Muslim yang taat. Tapi apa mungkin Hakim Ketua menyiksa seorang setua Ma’ruf Amin duduk 7 jam nonstop? Ma’ruf Amin sendiri kan bisa mengajukan keberatan dan minta ditunda sampai minggu depan misalnya. In any case, Hakim mengijinkan Penanya dan tidak menghentikan kesaksian Ma’ruf Amin berjalan sampai 7 jam.

Jadi, kalau PBNU mau menyalahkan, ya salahkan Majelis Hakim yang sudah mengijinkan Tim Pengacara Ahok mencecar saksi sampai 7 jam lamanya. Tapi apa mereka bisa? Ya tidak bisa karena posisi Hakim yang dilarang untuk diintervensi.

KH Ma’ruf Amin
Ma’ruf Amin benar seorang Sesepuh NU, seorang Ketua MUI dan seorang Rais Am NU namun dimata hukum, dia tetap seorang Saksi Ahli. Itu sebabnya, seorang Saksi diwajibkan mendata riwayat hidupnya dan jabatan apa saja yang pernah dan sedang diembannya. Kalau kemudian Ma’ruf Amin ketahuan menyembunyikan sebagian dari riwayat hidupnya yang justru sangat berkaitan erat hubungannya dengan kronologi pengeluaran Fatwanya, sangat wajar kalau pihak Ahok menanyakan “kenapa disebunyikan?”.

Namun demikian, dengan segala pertimbangan, adalah hak Ahok untuk mengadakan pembelaan dan mencari kebenaran serta mengetahui sebab-musabab sampai dia didudukkan sebagai terdakwa. Dan kalau melihat kronologi dikeluarkannya Sikap Keagamaan MUI, ini juga hak Ahok untuk menggali setiap kejadian tanggal-tanggal sebelum Fatwa itu dikeluarkan. Siapa orangnya yang mau dipenjara dan menerima apapun yang dituduhkan tanpa berusaha mencari kebeneran dan keadilan?

Kang Asep juga mengatakan, “Semua tata cara persidangan sudah diatur dalam Undang-Undang. Yang pasti, dalam setiap putusan Hakim ada Rasio Desidendinya yaitu fakta, keadaan persidangan beserta alat bukti dan dasar pertimbangan, di luar itu semua persetan!”. Dan Hakim Dwiarso Budi Santiarto dikenal sebagai Hakim yang memiliki tingkat Rasio Desidendi yang cukup tinggi. Ahok bener-bener untung mendapatkan Hakim Ketua sekaliber Dwiarso Budi Santiarto!

Pengadilan wajib menjaga kemerdekaannya dari segala intervensi pihak manapun. Mengingat hal ini sudah diamanatkan juga dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang no. 56 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945”.

Kalau misalnya ada pihak yang ingin mengkasuskan semua kejadian di persidangan ke 8 kemaren, saya tidak yakin mereka akan memenangkan perkara. Yang saya sesalkan adalah bahwa tidak ada seorangpun dari pihak “mereka”, termasuk Kuasa Hukum Ma’ruf Amin yang ingat akan Tata Cara Persidangan. Mereka hanya meributkan status dan usia saksi dan lupa bahwa putusan yang sudah dibuat saksi inilah pemicu dari semua kegaduhan yang ada di Indonesia. Atau ini sebuah kesengajaan untuk memenangkan pertarungan Pilkada?

Na’udzubilahimindaliq!

Sekarang kita tinggal menunggu apa yang akan diputuskan Majelis Hakim untuk Ahok. Semoga Sang Hakim Ketua dilimpahkan rahmat yang banyak, istiqomah dan berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Dan sekali lagi, persidangan ini adalah ajang pembuktian bahwa benar Hakim Dwiarso Budi Santiarto adalah seorang Bonek yang tidak takut akan tekanan apapun selama masa persidangan. (seword)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Untung Ahok Dapat Hakim Ketua Yang Bonek !"

Posting Komentar

Apa Komentar Anda?